Invisible Hopes: Film Dokumenter yang Dorong Reformasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Indo Katarsis — Isu perlindungan perempuan dan anak kembali menjadi sorotan dalam peringatan International Women’s Day 2026. Melalui pemutaran film dokumenter Invisible Hopes, Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) bersama Lam Horas Film mengajak publik dan para pemangku kebijakan untuk melihat realitas kehidupan perempuan hamil serta anak-anak yang lahir di dalam penjara.

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada 7 Maret 2026 ini juga dilengkapi dengan dialog lintas sektor yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan.

Realitas yang Jarang Dibahas

Di Indonesia, sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan hamil dan anak-anak yang hidup di dalam penjara. Fasilitas yang terbatas serta minimnya kebijakan yang berperspektif gender sering kali membuat kebutuhan dasar perempuan dan anak belum sepenuhnya terpenuhi. Film Invisible Hopes mencoba membuka mata publik terhadap kondisi tersebut.

Perjalanan Panjang Film Advokasi

Sejak dirilis pada 2021, film ini telah menjalani perjalanan panjang sebagai media advokasi. Selain meraih penghargaan di Festival Film Indonesia, film ini juga diputar dalam berbagai forum diskusi di tingkat nasional maupun internasional.

Berbagai kampanye yang menyertai pemutaran film ini bertujuan memperluas kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam sistem hukum.

Dukungan Lembaga dan Diplomasi

Diskusi yang digelar setelah pemutaran film menghadirkan berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan perwakilan dari Kedutaan Besar Swiss di Indonesia.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat advokasi kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak. Ketua Umum PNPS GMKI, William Sabandar, menilai bahwa kerja sama antara masyarakat sipil, pemerintah, dan komunitas internasional sangat penting untuk mendorong perubahan sistemik.

Langkah Menuju Sistem yang Lebih Adil

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda awal kepengurusan PNPS GMKI periode 2025–2028. Organisasi tersebut berkomitmen untuk membuka ruang kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam mendorong keadilan sosial.

Melalui kegiatan advokasi seperti pemutaran film Invisible Hopes, diharapkan semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya memperbaiki kebijakan pemasyarakatan agar lebih manusiawi.

Pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang perempuan yang menjalani hukuman pidana, tetapi juga tentang masa depan anak-anak yang lahir dalam situasi yang tidak mereka pilih.

Kontributor: Sarah Limbeng

Penulis dan Editor: Permadani T.