Lawan Pembajakan hingga Tambah Layar Bioskop, Ini Fokus Kerja Sama Baru BPI dan Kemenekraf
Kerugian akibat pembajakan film diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun pada 2024. BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif kini bersatu untuk memperkuat perlindungan industri sekaligus memperluas akses layar bagi film Indonesia.
TRENDING
Jakarta, Indo Katarsis – Upaya memperkuat industri film Indonesia memasuki babak baru. Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sepakat membangun kolaborasi strategis yang mencakup pengembangan talenta, pemberantasan pembajakan, hingga perluasan akses layar bioskop.
Kesepakatan tersebut lahir dalam audiensi yang digelar pada 16 Juni 2026 sebagai bagian dari pembahasan arah pengembangan perfilman nasional dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
Pertemuan ini dinilai penting karena mempertemukan pemerintah dengan perwakilan masyarakat film untuk menyusun langkah bersama dalam menghadapi berbagai tantangan industri. Menteri Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa film kini menjadi salah satu sektor prioritas nasional dalam pembangunan ekonomi kreatif.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kontribusi terhadap PDB, ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Dalam konteks tersebut, film dipandang sebagai subsektor yang memiliki potensi besar karena mampu menggabungkan aspek budaya, ekonomi, dan teknologi sekaligus.
Pemerintah bahkan menetapkan target investasi sektor film sebesar Rp2,15 triliun. Untuk mendukung pencapaian tersebut, berbagai insentif khusus sedang disiapkan bagi pelaku industri.
Selain investasi, pemerintah juga menjalankan program pengembangan ekonomi kreatif berbasis daerah melalui pengaktifan 200 desa kreatif serta penguatan creative hub di berbagai wilayah Indonesia.
Bagi industri film, kebijakan ini membuka peluang bagi tumbuhnya komunitas kreatif baru di luar kota-kota besar. Dalam diskusi bersama Kemenekraf, BPI menyoroti tiga isu utama yang selama ini menjadi perhatian pelaku industri.
Pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Menurut BPI, akses masuk ke industri film masih perlu diperluas, terutama bagi mahasiswa dan talenta muda yang ingin belajar secara langsung dari praktik industri.
Kedua adalah persoalan pembajakan. Hingga saat ini, pembajakan masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan industri perfilman Indonesia.
Kerugian ekonomi akibat pembajakan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem perfilman nasional.
Untuk itu, pemerintah dan BPI akan memperkuat gerakan anti-pembajakan melalui pembentukan Anti-Piracy Task Force yang melibatkan Komdigi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta aparat penegak hukum.
Gerakan tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar pentingnya mengakses film melalui jalur legal.
Isu ketiga adalah distribusi film dan keterbatasan layar bioskop.
BPI mencatat bahwa hanya sekitar separuh film yang telah lulus sensor berhasil mendapatkan kesempatan tayang di bioskop. Kondisi ini membuat banyak karya lokal sulit menjangkau penonton secara optimal.
Karena itu, pengembangan layar bioskop lokal menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Ketua Umum BPI Fauzan Zidni menilai kesamaan visi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi modal penting untuk mempercepat kemajuan perfilman nasional.
"Tantangan industri film kita masih banyak, dan kami tidak menutup mata soal itu. Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah. BPI siap bekerja, bertahap, bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia," ujar Fauzan.
Ia menegaskan bahwa seluruh kesepakatan yang dicapai dalam audiensi ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari kolaborasi jangka panjang. Sebagai tindak lanjut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan membentuk kelompok kerja bersama yang bertugas menyusun langkah konkret dan jadwal pelaksanaan program.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, industri film Indonesia diharapkan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang, menghadapi tantangan global, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang bagi para sineas dan pekerja kreatif di seluruh Indonesia.
Kontributor: Sarah Limbeng
Editor: Permadani T.
Good News Ltd © 2022
Good News empowers the generation of tomorrow for a brighter future and hope for every individual.
Reframe your inbox
Subscribe to our newsletter and never miss a story.
We care about your data in our privacy policy.