Nyaris Jadi Korban, Ini Kronologi Penipuan Pajak dengan Teknik Baru

Dok. Sarah Limbeng

Tangerang, Indo Katarsis – Penipuan digital dengan modus baru kembali terjadi dan menyasar masyarakat dengan cara yang semakin halus. Sarah menjadi salah satu korban yang nyaris kehilangan data dan akses keuangan akibat skema penipuan berkedok undangan dari kantor pajak.

Peristiwa bermula ketika Sarah menerima panggilan melalui email yang terhubung dengan layanan audio call. Nama yang digunakan pelaku terlihat meyakinkan, yakni “Kantor PPP Pratama”.

Tanpa menaruh curiga berlebihan, Sarah sempat membuka panggilan tersebut. Namun, ia segera menutupnya karena merasa ada kejanggalan.

Tak lama berselang, pelaku kembali menghubungi Sarah melalui telepon. Dengan gaya bicara profesional, pelaku menyampaikan bahwa Sarah diwajibkan hadir ke kantor pajak pada 23 April 2026.

Dalam percakapan tersebut, Sarah diminta membawa dokumen lengkap serta nomor antrean. Ketika ia menanyakan cara mendapatkan nomor antrean, pelaku mulai mengarahkan ke tahap berikutnya. Komunikasi dialihkan ke WhatsApp, di mana Sarah menerima tautan menuju situs yang mengharuskannya mengunduh aplikasi.

Aplikasi tersebut bukan berasal dari toko resmi, melainkan file APK yang berpotensi mengandung malware. Tanpa disadari, instalasi aplikasi ini bisa membuka akses penuh ke perangkat pengguna. Kecurigaan Sarah memuncak saat aplikasi meminta PIN pribadi serta mengaktifkan perekaman layar.

“Di situ saya langsung sadar, ini jebakan. Tidak mungkin data sensitif seperti PIN diminta sambil direkam,” ujarnya.

Ia pun segera menghentikan proses tersebut dan memutus komunikasi.

Ahli keamanan digital menjelaskan bahwa teknik ini merupakan kombinasi antara manipulasi psikologis dan serangan teknologi. Pelaku berusaha membuat korban percaya, lalu memancing untuk memberikan akses ke perangkat. Jika berhasil, pelaku dapat mengendalikan ponsel korban, membaca pesan, hingga mengakses aplikasi perbankan.

Sarah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap panggilan mendadak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia menegaskan bahwa lembaga resmi tidak akan meminta instalasi aplikasi di luar platform resmi atau meminta data sensitif melalui telepon.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi dan tidak sembarangan mengklik tautan. Kasus ini menjadi alarm bahwa kejahatan siber terus berkembang dengan metode yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kewaspadaan dan literasi digital menjadi benteng utama agar masyarakat tidak terjebak dalam modus serupa.

Editor: Permadani T.